RSS

Pemda Belum Siap

06 Jun

Program Wajib Belajar 12 Tahun Belum Terlaksana

8072df1ceadbd10244befbc4030a2e72_educationSerang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum dapat melaksanakan Wajib Belajar (Wajar) sampai dengan 12 tahun atau hingga SLTA. Pasalnya, sampai saat ini Wajar sembilan tahun yang dicanangkan sejak lama juga belum dapat berjalan dengan baik.Demikian terungkap dalam dialog dengan tema “Wajar 12 Tahun, Sudah Siapkah Banten?”, di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, Selasa (15/5/2012) yang diselenggarakan Humas DPRD dan Pokja Wartawan Harian DPRD Banten.Sebagai pembicara hadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latukonsina, Ketua Komisi V Media Warman, Sekretaris Dewan Pendidikan Banten Zakaria Syafei, dan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Agus R Wisas.”Wajar 12 tahun dilaksanakan setelah wajar pendidikan dasar 9 tahun terpenuhi, Kita rencanakan 2017, wajar dikdas 9 tahun sudah selesai, sehingga setelah itu sudah masuk rintisan 12 tahun semua,” kata Hudaya.Hudaya mengatakan, wajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah baru berupa rintisan hingga tahun 2020. Untuk mewujudkan hal itu dipelukan sinergisitas peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.Menurut dia, program wajar 12 tahun bukan hanya persoalan keberlanjutan mengenyam pendidikan, namun yang dibangun bagaimana menjadi mutu pendidikan dalam rangka menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.Oleh karena itu, jelas dia, semangat wajar 12 tahun yakni pendidikan menengah universal. “Kita tidak membedakan bentuk sekolahnya tetapi tingkat keberlanjutan siswa dan kualitas lulusan pendidikan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya.Saat ini menurutnya baru tiga daerah di Provinsi Banten sudah bisa dijadikan rintisan program wajar 12 tahun. Ketiga daerah tersebut yakni Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kota Cilegon.”Saya kira jika melihat angka lama sekolah hanya tiga kota tersebut yang bisa menjadi rintisan wajar 12 tahun,” kata Hudaya.Ia menjelaskan, berdasarkan data BPS 2010, rata-rata lama sekolah di Banten baru mencapai 8,3 tahun. Tertinggi di Kota Tangsel menacapai 10,1 tahun, Kota Tangerang 9,9 tahun, Kota Cilegon 9,9 tahun.Sedangkan lima daerah lain masih dibawah 9 tahun, yakni Kabupaten Tangerang 8,9 tahun, Kabupaten Serang 7,05 tahun, Kota Serang 7,5 tahun, Kabupaten Pandeglang 6,8 tahun dan Kabupaten Lebak 6,2 tahun.Melihat kondisi ini menurutnya, maka wajar 12 tahun tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini untuk seluruh kab/kota. “Wajar 12 tahun dilaksanakan setelah wajar pendidikan dasar 9 tahun terpenuhi,” jelasnya.Ia mengungkapkan, saat ini 40 persen lulusan sekolah yang terserap ke dunia kerja merupakan lulusan SD. “Jadi masih rendah tingkat kesejahteraannya. Semestinya semakin lama sekolah maka pendapatan harus lebih dari itu. Oleh karena itu, betapa yang terpenting, wajar bukan berapa lama, tetapi seberapa efektif pendidikan,” jelasnya.Ia mengakui, angka pengangguran di Banten yang masih iatas 700 ribu orang menunjukkan output pendidikan belum memberikan kontribusi bagi lulusannya untuk bertahan menjada kelangsungan hidup.”Ada yang salah dalam sistem pengelolaan pendidikan. Diantaranya di Banten ada PT KS yang sudah ada sejak tahun 70-an, namun warga Banten hanya jadi penonnton. Apakah kondisi juga akan sama saat Banten juga dibangun PT Krakatau-POsco, pembangunan JSS, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Ini menjadi tantangan, kesiapan pendidikan di Banten menghadapi hal ini,” ungkapnya.Ketua Komisi V DPRD Banten Mediawarman, menyatakan, untuk saat ini memang Pemprov Banten harus menuntaskan dulu wajar dikdas 9 tahun. Oleh karena itu, kata dia, hal ini harus menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.Ia mengungkapkan, DKI Jakarta sudah mencanangkan 12 tahun karena memang rata-rata lama sekolah sudah mencapai 11,2 tahun. “Hal yang wajar jika sudah mencanangkan. Bagaiamana Banten bisa memenuhi wajar 12 tahun? Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota,” jelasnya.Media mengungkapkan, perhatian yang dimaksud antara lain pada dukungan anggaran fungsi pendidikan. Ia mengungkapkan, pada 2012 ini anggaran fungsi pendidikan baru mencapai 11,4 persen, sehingga masih jauh dari amanat minimal 20 persen.Sedangkan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Agus R Wisas mengatakan, wajar 12 tahun menjadi salah satu yang sedang dibahas. Mengenai alokasi anggaran fungsi pendidikan, Agus menyatakan, bisa terpenuhi melalui sistem keharusan perusahaan untuk menyalurkan program Coorporate Social Responsibulity (CSR) untuk dana pendidikan.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: