RSS

MUNGKINKAH….?????

06 Jun

Wajib Belajar 12 Tahun, Mungkinkah?

Laporan: Hari Setiyowanto

Pemenuhan kebutuhan pendidikan sangat penting bagi kelangsungan pembangunan SDM bangsa. Komitmen pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali merupakan kewajiban negara. Salah satu upaya memenuhi kebutuhan pendidikan dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Untuk mempercepat peningkatan mutu SDM pembangunan berkualitas, bagaimana dengan komitmen gerakan Wajib Belajar 12 Tahun?

Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang harus dicapai Indonesia pada tahun 2015, serta penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dilakukan melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah harus tercapai pada tahun 2008. Seiring era globalisasi sekaligus guna mempercepat peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia, sudah saatnya pemerintah segera memulai melanjutkan program pendidikan 9 tahun dengan gerakan Wajar 12 tahun secara bertahap.
Langkah ini mau tak mau harus dilakukan secepatnya untuk mengejar mutu SDM Indonesia yang terpuruk hingga mendapat predikat terendah di Asia. Terlebih dari program Wajar 12 tahun akan mengalihkan energi yang seharusnya dipergunakan untuk menuntaskan Wajar 9 tahun dengan mutu yang standar. Namun, ambisi mengejar Wajar 12 tahun akan sia-sia tanpa pendidikan dasar yang kuat. Selayaknya pemerintah pusat memberikan insentif dan program-program intervensi untuk peningkatan mutu SD, bukannya mendorong daerah berlomba-lomba mencanangkan Wajar 12 tahun.
“Pemerintah memang masih terbebani oleh belum tuntasnya program Wajar 9 tahun. Akan tetapi, keadaan tak memungkinkan lagi untuk menunggu hingga program Wajar 9 tahun berakhir tahun 2008. Selanjutnya bagi lembaga pendidikan dan daerah yang sudah siap dipersilahkan untuk segera memulainya,” kata mantan Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar.
Pada prinsipnya, lanjut Malik Fadjar, dengan adanya otonomi daerah, sebaiknya pelaksanaan Wajar 12 tahun tidak dilakukan secara serentak dan seragam. Kalau dilakukan seragam, sama saja dengan saat masih sistem sentralistik. Yang dibutuhkan adalah adanya sebuah standar nasional. Intinya sama, lulusan SLTA harus memiliki standar kompetensi tertentu (yang akan ditentukan kemudian). Cara mencapainya, diserahkan kepada masing-masing sekolah.

SDM Unggul
Menurut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo yang menempatkan rencana Wajar 12 tahun pada satu dari enam agenda utama 100 harinya beberapa waktu lalu. “Soal perubahan Wajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun, itu awalnya sebatas dorongan yang hanya ditujukan bagi daerah-daerah tertentu yang telah mapan, seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta. Itu lebih supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama untuk pendidikan, lebih fokus penggunaannya,” kata Bambang Sudibyo yang juga akuntan itu.
Kaarenam, menurut Mendiknas pencanangan Wajar 12 tahun memang setidaknya akan dapat mengalihkan energi yang seharusnya dipergunakan untuk menuntaskan Wajar 9 tahun dengan mutu yang standar. Tetapi, katanya, ambisi mengejar Wajar 12 tahun akan sia-sia tanpa pendidikan dasar yang kuat. Selayaknya pula pemerintah pusat memberikan insentif dan program-program intervensi untuk peningkatan mutu SD, bukannya mendorong daerah berlomba-lomba mencanangkan Wajar 12 tahun.
“Pemberlakuan Wajar semestinya diikuti dengan kewajiban pemerintah menjamin setiap anak bisa bersekolah dengan menyediakan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan,” ujarnya. Pasalnya, sebagai konsekuensi logis kebijakan itu, menurut Bambang Sudibyo, negara menanggung semua biaya yang dibutuhkan bagi siswa untuk mencapai standar minimal sekolah dalam masa Wajar, sementara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tegas menyatakan kewajiban pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan Wajar 9 tahun.
Demi membangun pendidikan di daerah-daerah maju Mendiknas, mengajak para bupati dan wali kota untuk memberikan prioritas utama alokasi anggaran daerah untuk pendidikan. Keberhasilan dalam mengembangkan sumber daya manusia mesti menjadi ukuran sukses seorang bupati atau wali kota.
“Daerah yang telah berhasil dalam melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun untuk mencanangkan program wajib belajar 12 tahun melalui peraturan daerah masing-masing. Daerah yang telah mencapai angka partisipasi kasar (APK) anak usia SMP di atas 90 persen, menurut dia, sudah bisa memulai program wajib belajar 12 tahun,” Bambang Sudibyo.
Kepada para bupati dan wali kota, Bambang menjanjikan insentif bagi daerah yang maju dalam pembangunan pendidikannya. Itu juga berlaku bagi daerah yang berani mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Bambang belum bisa memerinci insentif apa yang akan diberikan, apakah dalam bentuk dana atau program, karena bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah.
Menurut dia, ada 70 kabupaten/kota yang sudah layak mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. “Saya memberikan apresiasi kepada daerah yang telah mencapai APK SMP di atas 100 persen,” kata Bambang di depan 28 bupati dan wali kota yang menerima Anugerah Kepemudaan 2004.
Menurut Bambang Sudibyo, pihaknya terus konsisten mengembangkan pendidikan nasional berdasarkan prioritas yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut dia, ada dua tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan yang sering tak searah satu sama lain, yakni kepentingan untuk mengejar mutu dan keinginan memeratakan pendidikan.
Bambang mengemukakan, mutu pendidikan rata-rata memang harus ditingkatkan. Akan tetapi, menurut dia, pendidikan juga harus menjagoi anak-anak dan sekolah-sekolah tertentu untuk menjadi unggulan. Kepentingan untuk memeratakan pendidikan dan mengejar mutu pendidikan itu harus dibangun dalam sistem yang dikembangkan secara arif.

Animo daerah
Beberapa daerah yang telah menjalankan Wajar 12 tahun, diantaranya Bantul sudah meluncur dengan Wajar 12 tahun, dan bahkan DIY pada tahun 1997/1998, sudah merintis program ini. Hal ini dilakukan menyusul keberhasilan Provinsi DIY menuntaskan Wajar pendidikan dasar (dikdas) 9 tahun. Dimana Program Wajar 9 tahun atau wajar SLTP yang dicanangkan Presiden Soeharto pada 2 Mei 1994. Semula program tersebut diprogramkan selesai dalam 3 Pelita, tetapi dalam perkembangannya ditargetkan selesai 2 Pelita.
Khusus untuk DIY, wajar dikdas 9 tahun ditargetkan tuntas dalam waktu 2 tahun sejak 2 Mei 1994 silam. Selama 2 tahun tersebut angka ketuntasan atau Angka Partisipasi Murni (APM) wajar dikdas di DIY telah mencapai 95,95 persen. Artinya, anak usia 13-15 tahun yang sudah bersekolah mencapai 95,95 persen, termasuk mereka yang mengikuti Kelompok Belajar (Kejar) Paket B.
Untuk Kabupaten Bantul, Daerah Istimwa Yogyakarta, Wajar 12 tahun sudah dicanangkan Bupati Bantul Drs. HM Idham Samawi pada 23 Nopember tahun lalu. “Tentang pencanangan Wajar 12 tahun, bukan tanpa konsekuensi, karena Pemkab Bantul harus mengeluarkan dana cukup besar untuk mendukungnya. Pendidikan adalah investasi masa depan,” tegas Idham Samawi.
Hal sama juga dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta Wajar 12 tahun mulai tahun ajaran 2005/2006. Untuk program itu, pemerintah setempat mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar yang diambil dari APBD.
“Peningkatan program wajib belajar ini terkait dengan penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun di kotanya yang dinilai sukses. Ia menyebutkan anak usia sekolah yang tidak tuntas menamatkan pendidikan pada program wajib belajar 9 tahun di Yogyakarta hanya 0,012% di bawah standar nasional yang ditetapkan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak meningkatkan program wajib belajar menjadi 12 tahun. Ini demi meningkatkan kualitas SDM,” ” kata Wali Kota Yogyakarta H Herry Zudianto, SE, Akt, MM.
Pun demikian dengan Kota Sukabumi. Setelah sukses dengan program Wajar tahun, Diknas Kota Sukabumi yang melaksanakan Wajar 12 tahun sejak tahun ajaran 2005, dengan pola tidak jauh berbeda dengan pengentasan wajar 9 tahun yaitu program khusus “back to school”.
Sukses Kota Sukabumi dalam melaksanakan wajar 9 tahun ditandai oleh anugerah penghargaan Widyakrama dari Pemerintah RI tahun 2003 lalu. “Program ini kami rancang dengan pola tidak jauh dari penuntasan wajar 9 tahun. Bagi siswa drop out atau terancam drop out di tingkat SLTA, khususnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi akibat mahalnya beban biaya sekolah, pemerintah akan menanggulangi seluruhnya. Berapa pun kebutuhan sekolah mereka kelak akan kami danai secara keseluruhan, termasuk untuk uang transpornya seperti wajar 9 tahun,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi Drs. H. Dadang Dally, M.Si.
Bergiatnya pemerintah dan semua pihak membangun dan memajukan dunia pendidikan di Indonesia yang masih belum sesuai harapan karena terkait banyak faktor termasuk gonjang ganjing alokasi anggaran pendidikan nasional di APBN (Anggaran pendapatan dan Belanja Negara) 2006 yang ditargetkan 20 persen dari total APBN 2006. Namun, apapun demi untuk memajukan dunia pendidikan di daerah khususnyaa dan Indonesia umumnya, sudah seharusnya pemda kabupaten/kota bergiat memperjuangkannya. Sehingga ke depan di era globalisasi terjadi peningkatan keunggulan kompetitif, di samping memperjuangkan pendidikan bermutu tidak boleh berhenti. HAR

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 6 Juni 2012 in artikel

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: