RSS

wajib belajar 12 tahun

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat pendidikan Arif Rahman mengatakan dalam program Pendidikan Menengah Universal, tidak semua daerah mampu menerapkan wajib belajar 12 tahun. “Semua belum siap mewajibkan itu, maka diganti dengan Pendidikan Menengah Universal,” kata Arif, Rabu, 7 Maret 2012.

Menurut Arif, kalau pemerintah memakai kata “wajib”, nanti akan timbul pemberontakan di tengah masyarakat. “Mereka akan keberatan dengan diharuskannya belajar 12 tahun,” ujarnya.

Arif menjelaskan, secara universal sudah ada kewajiban 12 tahun. “Pemerintah ingin mengikuti target dunia.” Kata Arif, negara lain sudah menerapkan wajib pendidikan sampai 12 tahun. “Sumatera Selatan sudah mampu menerapkannya tahun ini, pemerintah menargetkan 2013 sudah terlaksana,” Arif menjelaskan.

Pada 2013 mendatang, pemerintah akan memberlakukan program Pendidikan Menengah Universal. Pendidikan Menengah Universal adalah nama lain dari Wajib Belajar 12 tahun. “Kami tidak memakai kata wajib karena tidak ada yang mewajibkan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Berbeda dengan program wajib belajar 9 tahun yang ada amanah dari undang-undang. “Wajib 12 tahun belum ada undang-undangnya,” kata Nuh.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 6 Juni 2012 in artikel

 

Mengapa Wajib Belajar 12 Tahun ????

MENGAPA WAJAR 12 TAHUN ?

Otonomi daerah memberi peluang kepada pemerintah Kota Bontang untuk berinovasi dalam pengembangan pendidikan di wilayahnya termasuk program penuntasan wajib belajar 12 tahun. Mengapa perlu wajib belajar 12 tahun? Ada beberapa hal yang melatarbelakangi meliputi:

  • Pertama, lebih dari 80% komposisi tenaga kerja didominasi lulusan SD dan SMP. Dalam tuntutan global hal ini sudah tidak mungkin lagi, sector industri yang menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah pertanian memerlukan tenaga kerja yang berkualifikasi lebih dari sekedar lulusan SD dan SMP.
  • Kedua, dari segi ekonomi pendidikan merupakan jalan untuk meningkatakan SDM oleh karena itu masyarakat harus berpendidikan  minimal SLTA  yang pada gilirannya akan memberi dampak ekonomi masyarakat.
  •  Ketiga, bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin besar pula peran serta di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • Keempat, pertumbuhan kota industri sangat bergantung pada peningkatan kualitas pendidikan, mengingat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruh seberapa tinggi tingkat pendidikan warganya
 
 

Latar Belakang Wajib Belajar 12 Tahun

LATAR BELAKANG WAJAR 12 TAHUN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum pada`pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” dan ayat (2) menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan meyelengarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang”.

Dalam konteks otonomi daerah maka pengelolaan urusan pendidikan dasar dan menengah telah menjadi urusan pemerintah kab./kota. Hal ini  harus disikapi secara cerdas agar pelimpahan ini tidak hanya menjadi pemindahan permasalahan pendidikan dari pusat ke daerah tetapi lebih kepada upaya bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara adil dan merata  bagi warganya.

Upaya pemerintah pusat dalam pengentasan program wajib belajar (Wajar)  Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 2008 tentu harus kita dukung sepenuhnya. Sebagai contoh pemerintah Kota Bontang telah berbuat tidak sebatas pada Wajar Dikdas 9 tahun tetapi wajar Dikmen 12 tahun sejak tahun 2004. Hal ini tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Bontang Cedas 2010 yaitu indicator pertama yang berbunyi “Rata-rata lama pendidikan masyarakat mencapai 12 tahun “. Apa artinya bahwa pemerintah Kota Bontang menginginkan agar semua masyarakat Bontang pada tahun 2010 telah memiliki pendidikan terendah setingkat SMA/SMK atau yang sederajat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Walikota Bontang telah melaunching program Wajib Belajar 12 tahun bertepatan dengan malam perayaan Tahun Baru 1 Januari 2007, untuk menyukseskan program tersebut berbagai kegiatan akan terus dikembangkan yaitu dengan  mempertajam program pembebasan biaya pendidikan, perluasan akses pendidikan bagi semua. Namun demikian hal itu tidak akan berarti banyak kalau tanpa dukungan dari semua pihak utamanya orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 6 Juni 2012 in Peraturan Pemerintah

 

Pemda Belum Siap

Program Wajib Belajar 12 Tahun Belum Terlaksana

8072df1ceadbd10244befbc4030a2e72_educationSerang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum dapat melaksanakan Wajib Belajar (Wajar) sampai dengan 12 tahun atau hingga SLTA. Pasalnya, sampai saat ini Wajar sembilan tahun yang dicanangkan sejak lama juga belum dapat berjalan dengan baik.Demikian terungkap dalam dialog dengan tema “Wajar 12 Tahun, Sudah Siapkah Banten?”, di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, Selasa (15/5/2012) yang diselenggarakan Humas DPRD dan Pokja Wartawan Harian DPRD Banten.Sebagai pembicara hadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latukonsina, Ketua Komisi V Media Warman, Sekretaris Dewan Pendidikan Banten Zakaria Syafei, dan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Agus R Wisas.”Wajar 12 tahun dilaksanakan setelah wajar pendidikan dasar 9 tahun terpenuhi, Kita rencanakan 2017, wajar dikdas 9 tahun sudah selesai, sehingga setelah itu sudah masuk rintisan 12 tahun semua,” kata Hudaya.Hudaya mengatakan, wajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah baru berupa rintisan hingga tahun 2020. Untuk mewujudkan hal itu dipelukan sinergisitas peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.Menurut dia, program wajar 12 tahun bukan hanya persoalan keberlanjutan mengenyam pendidikan, namun yang dibangun bagaimana menjadi mutu pendidikan dalam rangka menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.Oleh karena itu, jelas dia, semangat wajar 12 tahun yakni pendidikan menengah universal. “Kita tidak membedakan bentuk sekolahnya tetapi tingkat keberlanjutan siswa dan kualitas lulusan pendidikan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya.Saat ini menurutnya baru tiga daerah di Provinsi Banten sudah bisa dijadikan rintisan program wajar 12 tahun. Ketiga daerah tersebut yakni Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kota Cilegon.”Saya kira jika melihat angka lama sekolah hanya tiga kota tersebut yang bisa menjadi rintisan wajar 12 tahun,” kata Hudaya.Ia menjelaskan, berdasarkan data BPS 2010, rata-rata lama sekolah di Banten baru mencapai 8,3 tahun. Tertinggi di Kota Tangsel menacapai 10,1 tahun, Kota Tangerang 9,9 tahun, Kota Cilegon 9,9 tahun.Sedangkan lima daerah lain masih dibawah 9 tahun, yakni Kabupaten Tangerang 8,9 tahun, Kabupaten Serang 7,05 tahun, Kota Serang 7,5 tahun, Kabupaten Pandeglang 6,8 tahun dan Kabupaten Lebak 6,2 tahun.Melihat kondisi ini menurutnya, maka wajar 12 tahun tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini untuk seluruh kab/kota. “Wajar 12 tahun dilaksanakan setelah wajar pendidikan dasar 9 tahun terpenuhi,” jelasnya.Ia mengungkapkan, saat ini 40 persen lulusan sekolah yang terserap ke dunia kerja merupakan lulusan SD. “Jadi masih rendah tingkat kesejahteraannya. Semestinya semakin lama sekolah maka pendapatan harus lebih dari itu. Oleh karena itu, betapa yang terpenting, wajar bukan berapa lama, tetapi seberapa efektif pendidikan,” jelasnya.Ia mengakui, angka pengangguran di Banten yang masih iatas 700 ribu orang menunjukkan output pendidikan belum memberikan kontribusi bagi lulusannya untuk bertahan menjada kelangsungan hidup.”Ada yang salah dalam sistem pengelolaan pendidikan. Diantaranya di Banten ada PT KS yang sudah ada sejak tahun 70-an, namun warga Banten hanya jadi penonnton. Apakah kondisi juga akan sama saat Banten juga dibangun PT Krakatau-POsco, pembangunan JSS, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Ini menjadi tantangan, kesiapan pendidikan di Banten menghadapi hal ini,” ungkapnya.Ketua Komisi V DPRD Banten Mediawarman, menyatakan, untuk saat ini memang Pemprov Banten harus menuntaskan dulu wajar dikdas 9 tahun. Oleh karena itu, kata dia, hal ini harus menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.Ia mengungkapkan, DKI Jakarta sudah mencanangkan 12 tahun karena memang rata-rata lama sekolah sudah mencapai 11,2 tahun. “Hal yang wajar jika sudah mencanangkan. Bagaiamana Banten bisa memenuhi wajar 12 tahun? Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota,” jelasnya.Media mengungkapkan, perhatian yang dimaksud antara lain pada dukungan anggaran fungsi pendidikan. Ia mengungkapkan, pada 2012 ini anggaran fungsi pendidikan baru mencapai 11,4 persen, sehingga masih jauh dari amanat minimal 20 persen.Sedangkan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Agus R Wisas mengatakan, wajar 12 tahun menjadi salah satu yang sedang dibahas. Mengenai alokasi anggaran fungsi pendidikan, Agus menyatakan, bisa terpenuhi melalui sistem keharusan perusahaan untuk menyalurkan program Coorporate Social Responsibulity (CSR) untuk dana pendidikan.

 

Pentingnya Peran Pemerintah

Wajar 12 Tahun, Peran Pemda Sangat Diperlukan

Oleh : Nata Dwiharso

KBRN, Jakarta : Praktisi pendidikan Prof Dr Arif Rahman meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam melakukan program rintisan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun yang akan dilakukan pemerintah pusat tahun 2012 mendatang. Menurut dia, di era reformasi pembangunan bangsa dilakukan secara desentralisasi dan tidak hanya dilakukan oleh pusat.

“Kalau ada gagasan ini dari pemerintah, masyarakat juga harus merintis juga. Jangan pemerintah yang mengerjakan, lebih baik pemerintah daerah mencari dana sebanyak-banyaknya, lalu berlomba-lomba. Nanti jadi persaingan sehat, jitu dan indah,” jelasnya dalam dialog dengan Pro3 RRI, Jumat (30/9) petang.

Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih bekerja keras dalam memberkan perannya dalam pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan. Tak hanya itu, tambah Arif, masyarakat juga harus ikut berperan dalam member kontribusi dalam hal ini.

“Pemda harus betul-betul bekerja keras, karena itu pemekaran daerah harus diikuti dengan kesanggupan. Itu yang saya pikir mengapa daerah harus berkiprah. Pemerintah juga membantu yang penting-penting saja. Pemerintah juga jangan merasa menyelesaikan sendiri. Masyarakat juga harus ikut serta,” pesannya.

Selain itu, menurut pandangan Arif Rahman, Wajib Belajar juga memiliki dampak kultural. Masyarakat secara kultur sadar bahwa untuk bekerja sesuai tuntutan pasar, harus belajar minimal sampai SMA atau sederajat.

“Kedua, kata Wajib Belajar punya dampak kultural, misalnya orang sadar bahwa pendidikan harus sampai SMU. Jadi kita sudah mempunyai semangat untuk kita dongkrak. jangan sampai 17 tahun, kalau bisa sampai 19 tahun. Pada saat ini dipastikan semua anak Indonesia cukup pengetahuan untuk mandiri,” pungkasnya.

(Editor : Heri Firmansyah)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 6 Juni 2012 in Peraturan Pemerintah

 

WAJAR 12 TAHUN MULAI 2012

Wajib Belajar 12 Tahun Dirintis Mulai 2012

Pemerintah mulai tahun 2012 merintis terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Sebagai langkah awal, siswa SMA/SMK juga bakal mendapat kucuran dana bantuan operasional sekolah seperti yang selama ini diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar SD dan SMP.

”Anggaran pendidikan nasional beberapa tahun ke depan cukup tinggi,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Senin (26/9).

Karena itu, setelah biaya operasional sekolah (BOS) SD dan SMP terpenuhi, pemerintah berupaya memberikan BOS kepada SMA/SMK dan madrasah aliyah (MA) supaya wajib belajar 12 tahun terwujud.

Menurut Nuh, pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA dirasakan masih sulit dijangkau karena masalah biaya sekolah. Hal ini terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah tahun 2009/2010 yang baru mencapai 69,6 persen. ”Karena itu, untuk mengatasi kendala keterjangkauan, diberikan dana BOS untuk setiap siswa SMA, SMK, dan MA,” kata Nuh.

Pada tahap rintisan ini, dana BOS yang diberikan pada 2012 sebesar Rp 200.000 per siswa. Saat ini ada sekitar sembilan juta siswa di jenjang pendidikan menengah sehingga dana yang dibutuhkan sekitar Rp 1,8 triliun.

Tingkatkan kapasitas

Untuk mempersiapkan wajib belajar 12 tahun, Nuh mengatakan, pihaknya juga akan menambah kapasitas SMA dan SMK pada tahun 2013. Apabila wajib belajar 12 tahun diberlakukan, APK SMA/SMK yang saat ini 69,6 persen diyakini akan naik. Jika APK naik 10 persen saja, sudah ada tambahan 900.000 siswa baru. Konsekuensinya, perlu ruang kelas baru dan penambahan guru.

”Diharapkan nantinya di setiap kecamatan ada SMA atau SMK negeri yang baru,” ujarnya.

Secara terpisah, Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR, mengatakan, rencana pemerintah menyelenggarakan program rintisan BOS untuk sekolah menengah atau rintisan wajib belajar 12 tahun mulai tahun 2012, perlu diikuti dengan kesiapan aparat pemerintah.

”Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran kepada setiap penyelenggara pendidikan untuk tidak melakukan pungutan dan komersialisasi,” kata Raihan.

Menurut Raihan, pemerintah juga harus mengantisipasi berbagai persoalan yang bisa menghambat terwujudnya program ini, misalnya persoalan mekanisme penyaluran dana BOS SMA. Semua celah potensi penyalahgunaan dana harus diatasi.

”Rintisan program wajib belajar 12 tahun ini harus benar-benar tepat sasaran,” ujarnya

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 6 Juni 2012 in artikel

 
Sampingan

Kemdiknas Siapkan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Jakarta — Kementerian Pendidikan Nasonal akan menyiapkan rintisan wajib belajar 12 tahun pada 2013.

Hal ini mempertimbangkan jumlah angka partisipasi kasar (APK) yang diperkirakan akan mengalami peningkatan. Untuk saat ini, jumlah APK SMA/SMK sebesar 70%. Jika APK peserta didik SMP ini diperkirakan naik 10% menjadi 80% maka terdapat tambahan sekitar 900 ribu peserta didik baru.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, rintisan wajib belajar yang dipersiapkan akan diikuti dengan meningkatkan jumlah community college. Community college ditujukan untuk peserta didik lulusan SMA/SMK.

Para peserta didik akan diajarkan materi pembekalan untuk siap kerja. Melalui program ini, komposisi tenaga kerja lulusan SMK dapat lebih meningkat dari 51% belum lulus SD dan tidak lulus SD. “Sehingga para peserta didik yang siap kerja dapat menggunakan kemampuannya secara maksimal,” ucap Menteri Nuh seusai membuka Lokakarya Program Gerakan Nasional Pengentasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP Tahun 2011 di Gedung A Kemdiknas, Jakarta, Senin (26/09).

Menteri Nuh menambahkan, saat ini terdapat sekitar 7.200 kecamatan di seluruh nusantara. Tapi, kecamatan-kecamatan tersebut belum teridentifikasi jumlah yang belum memiliki sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK. “Harapannya, setiap kecamatan dapat memiliki masing-masing satu sekolah SMA/SMK yang layak untuk peserta didik di tahun 2013” ujarnya.

Kemdiknas Bersiap